NGAWI | beritamadiun.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejomulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, tengah menjadi sorotan publik. BUMDes tersebut diduga menjalankan usaha air minum isi ulang tanpa kelengkapan legalitas sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mencantumkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai bidang usaha.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, usaha air minum isi ulang termasuk kategori usaha berisiko tertentu yang mensyaratkan pemenuhan standar teknis dan administratif sebelum dapat beroperasi secara sah. Persyaratan tersebut meliputi penerbitan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), kesesuaian KBLI, pemenuhan standar kesehatan, serta kelayakan operasional. Namun demikian, usaha tersebut diduga telah berjalan meski legalitasnya belum sepenuhnya terpenuhi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait peran dan fungsi pengawasan Pemerintah Desa Rejomulyo. Pasalnya, BUMDes merupakan badan usaha desa yang dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi desa secara profesional, transparan, dan taat hukum. Pemerintah desa memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh kegiatan usaha BUMDes berjalan sesuai regulasi.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Desa Rejomulyo melalui aplikasi WhatsApp. Namun, respons yang disampaikan dinilai tidak menjawab substansi persoalan. Kepala desa justru memberikan pernyataan singkat yang bernada personal, “Kelihatannya lebih pintar Anda, apa Anda saja yang jadi kepala desa.”
Pernyataan tersebut menuai kekecewaan, karena dianggap tidak mencerminkan etika komunikasi seorang pejabat publik, serta tidak memberikan klarifikasi terkait status legalitas usaha BUMDes yang dipertanyakan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat penjelasan resmi dan terbuka dari Pemerintah Desa Rejomulyo maupun pengelola BUMDes terkait status NIB dan KBLI usaha air minum isi ulang tersebut. Belum diketahui pula langkah evaluasi atau penertiban yang akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun ketentuan hukum.
Masyarakat berharap adanya transparansi dan penegakan aturan, mengingat BUMDes seharusnya menjadi contoh pengelolaan usaha desa yang akuntabel, profesional, serta berorientasi pada kepentingan publik dan keselamatan konsumen.
Dasar Regulasi Terkait
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 87 menyebutkan bahwa BUMDes dibentuk untuk mengelola usaha dan aset desa demi kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa
Pasal 7 dan Pasal 9 menegaskan bahwa BUMDes wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas kepatuhan hukum usaha yang dijalankan. - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB dan memenuhi persyaratan sesuai tingkat risiko usaha sebelum melakukan kegiatan operasional. - Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021
Mengatur ketentuan KBLI sebagai dasar penentuan jenis usaha dan persyaratan perizinan dalam sistem OSS. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
Mengatur standar kesehatan lingkungan dan persyaratan kualitas air minum, termasuk bagi usaha air minum isi ulang.
Red
