Majalengka – Rapat Koordinasi dan Evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta dinas terkait se-Provinsi Jawa Barat digelar di Hotel Fierris, Majalengka, Kamis (9/4/2026). Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Jawa Barat.
Rapat yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri oleh pejabat penting, salah satunya Dandim 0617/Majalengka Letkol Inf Fahmi Guruh Rahayu. Turut hadir pula Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Purn. Dadang Hendrayuda, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta para wakil bupati, sekda, kepala dinas, dan unsur TNI/Polri/Kejaksaan dari kedua kabupaten.
Dalam sambutannya, Bupati Majalengka, Eman Suherman, menyampaikan rasa bangga karena kegiatan strategis ini dapat dilaksanakan di wilayahnya. “Pemerintah Kabupaten Majalengka berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah konkret dan solusi implementatif untuk meningkatkan efektivitas SPPG di daerah, serta memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, mengungkapkan bahwa SPPG di wilayahnya telah memberi kontribusi signifikan terhadap gizi anak. Namun ia mengakui masih terdapat beberapa SPPG di lapangan yang belum memenuhi kriteria. “Diperlukan pengawasan dan pemantauan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus terlibat sejak awal, tidak hanya bertindak ketika muncul masalah,” tegasnya.
Deputi BGN, Dadang Hendrayuda, dalam pengarahannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Beliau meminta agar pemantauan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis di lapangan, termasuk kualitas bahan pangan, higiene, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Dandim 0617/Majalengka Letkol Inf Fahmi Guruh Rahayu usai rapat menyatakan dukungan penuh dari jajaran TNI terhadap program SPPG. “Kami siap mengawal dan memastikan pengawasan berjalan efektif, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau,” ujar Letkol Fahmi.
Rapat yang berlangsung hingga siang hari itu diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, menghasilkan sejumlah rekomendasi teknis, antara lain penguatan peran Satgas MBG tingkat kabupaten, peningkatan koordinasi vertikal antara BGN dan pemerintah daerah, serta pembentukan tim pengawas partisipatif yang melibatkan masyarakat.
Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memonitor pelaksanaan SPPG di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, dengan Kabupaten Majalengka dan Sumedang sebagai pilot project perbaikan sistem pengawasan. (Pendim_0617)
